Banjarbaru - Senin (09/10), Bertempat di Ruang Media Center, Unsur Pimpinan Pengadilan Agama (PA) Banjarbaru mengikuti pembinaan bidang teknis dan administrasi yudisial yang diselenggarakan secara virtual oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH . Acara ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas.

Pembinaan bidang teknis dan administrasi yudisial ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan di jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris PA Banjarbaru. Acara ini berlangsung di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo serta melalui platform video konferensi/virtual, untuk para peserta untuk terlibat secara interaktif meskipun berada di lokasi yang berbeda.

Dalam sambutannya Ketua MA RI menyampaikan, materi yang sangat berharga terkait dengan pemahaman terbaru dalam bidang hukum, perkembangan teknologi, dan administrasi yudisial. "pentingnya menjaga integritas, selain harus disadari oleh setiap hakim dan aparatur peradilan, juga harus didukung dengan sistem pengawasan yang baik" pungkas beliau.

Ketua MA RI juga menghimbau untuk para hakim dan aparatur peradilan dalam menyongsong tahun politik. "Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik, yaitu tahun pelaksanaan pesta demokrasi bagi pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif. Oleh karena itu, saya perlu mengingatkan kepada segenap hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia agar tidak ikut dalam proses dukung mendukung kepada salah satu calon yang akan berkontestasi dalam pilpres maupun pileg tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung, termasuk di media sosial karena hal itu akan menimbulkan persepsi publik bahwa kita telah bersikap tidak netral". ujarnya.

Pembinaan bidang teknis dan administrasi yudisial ini diharapkan dapat membantu PA Banjarbaru dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan layanan hukum yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Langkah ini merupakan upaya nyata dalam mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia.